Banda Aceh, Sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 13.00 Wib, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Bapak Yusri Arbi, S.H.,M.H.,menghadiri Kegiatan Kunjungan kerja Reses Komisi III DPR RI pada masa persidangan IV Tahun 2020-2021 dalam rangka pengawasan Mitra Kerja di Provinsi Aceh. Acara bertempat di aula lantai III Gedung Mahkamah Syar’iyah Aceh yang dihadiri 5 lembaga mitra kerja yakni Mahkamah Syar’iyah (MS) Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh.
Tim Komisi III DPR RI tersebut terdiri dari 14 orang anggota Dewan ditambah 7 orang dari Sekretariat Komisi III DPR RI. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI yakni bapak Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. (F-PAN) dengan anggota:
- Bambang D.H. (F-PDI Perjuangan)
- H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (F-PDI Perjuangan)
- H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. (F- P Golkar)
- Romo H.R. Muhammad Syafi’i, S.H., M. Hum., (F- P Gerindra)
- Muhammad Rahul, (F- P Gerindra)
- Ahmad H.I.M. Ali, S.E., (F- P Nasdem)
- H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P. (F-PKB)
- N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., (F-PKB)
- H. Santoso, S.H. (F- P Demokrat)
- Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E., (F- PKS)
- Dr. H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., (F- PKS)
- H. Nazaruddin Dek Gam, (F-PAN)
- H. Arsul Sani, S.H., M.Si. (F-PPP)
Setelah Pimpinan Komisi memperkenalkan semua anggota timnya sekaligus penjelasan singkat terkait maksud dan tujuan dilakukannya pertemuan, lalu pimpinan Komisi meminta penjelasan atau jawaban terhadap pertanyaan tertulis kepada pimpinan lembaga mitra kerja secara bergantian.Dalam Paparan jawaban dari pertanyaan Tim Komisi III, diawali oleh Kanwil Kemenkumham, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan diakhiri oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
Dalam Kesempatan ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Bapak Yusri Arbi, S.H.,M.H. menjelaskan mengenai keadaan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang masih belum sesuai dengan Prototype Mahkamah Agung RI dan lahan parkir juga sangat sempit sehingga ketika ramai pengunjung, pengunjung harus memarkirkan kendaraannya di jalan umum yang mengakibatkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan. selain itu Bapak Ketua juga menjelaskan mengenai anggaran, dan program prioritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun 2021.
Berikut Dokumentasinya :
