Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata-Banda Aceh

Posbakum

SIPP web link

Profil Ketua

Yusri Arbi, S.H., M.H

4x6Berikut Profil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Atas Nama :

Yusri Arbi, S.H., M.H

Nip. 19621231 198403 1 018

Beliau Saat ini Menjabat Sebagai Ketua / Hakim Madya Utama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Dengan Pangkat Pembina Utama Madya (IV / d).

 

Pendidikan Terakhir:

  • Tahun 2009, Magister Hukum (S2), Pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Perjalanan Karir :

  • Tahun 1984, CPNS pada KANWIL DEP KEH PROP. D.I ACEH;
  • Tahun 1985, PNS pada KANWIL DEP KEH PROP. D.I ACEH;
  • Tahun 1997, Kepala Sub. Bag. Keuangan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
  • Tahun 2002, Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
  • Tahun 2004, PLH. Ketua Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
  • Tahun 2007, Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
  • Tahun 2010, Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
  • Tahun 2011, Wakil Ketua Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
  • Tahun 2014, Wakil Ketua Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
  • Tahun 2016, Ketua Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Daftar Riwayat Diklat Teknis :

  • Tahun 2001, Pendidikan Cakim Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Angkatan XIV
  • Tahun 2002, Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Bagi Hakim PERATUN
  • Tahun 2003, Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Bagi Hakim PERATUN
  • Tahun 2004, Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Tingkat Pertama PERATUN
  • Tahun 2014, Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Bagi Pimpinan Pengadilan Tk. Pertama
  • Tahun 2014, Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
  • Tahun 2016, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
  • Tahun 2017, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Khusus Pemilihan Kepala Daerah